Kejari Tanggamus Sosial isaikan “Restorative Justice” Perja No. 15/ 2020

Spread the love
99 Views

MERACARA.COM | TANGGAMUS – Kejaksaan Negeri Tanggamus lakukan Press Gethering Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restorasi, di Aula Kejari Tanggamus Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus. Kamis 10/9/2020.

Pada agenda Pers Realis tersebut Kajari Tanggamus David P. Duarta, SH., MH. didampingi oleh Kasi Intelijen M. Riska Saputra, SH., MH., dan Kasi Pidum I Kadek Dwi Ariatmaja, SH., MH.,

Dihadiri oleh Kapolsek Limau mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, Pihak Balai Pemasyarakatan Pringsewu, Pihak Pelapor dan Perwakilan Pihak Terlapor.

Kajari Tanggamus David P. Duarta, SH., MH., menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan R.I melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Seperti apa yang disampaikan oleh Kajari Tanggamus, adalah merupakan jawaban atas keterbatasan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana pada saat diera dewasa ini belum dapat mengakomodir secara utuh nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan dimasyarakat yang mendambakan hukum progresif dalam bingkai system hukum Eropa Continental.

Dalam kesempatan tersebut Seksi Pidana Umum Kejari Tanggamus melakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap anak inisial SP (17) warga Dusun Tanjung Agung Kec. Limau yang disangka melakukan tindak pidana pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU System Perlindungan Anak.

Dengan mempertimbangkan masa depan anak SP yang masih berusia anak yang akan melanjutkan pendidikan setingkat SMA dan anak SP bukan aktor intelektual atau bukan pelaku utama dalam perkara pencurian kotak amal mesjid Nurul Huda Dusun Tanjung Agung Kec. Limau.

Setelah diperolehnya perdamaian dan keinginan dari seluruh pihak terkait agar dihentikan perkara tesebut. Maka Kajari Tanggamus melapor kepada Kajati Lampung guna mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan bedasarkan restorasi justice. Kemudian Kajati Lampung Dr. Heffinur, SH., MH., menerbitkan Surat Persetujuan Pemberhentian Penuntutan (SP3) terhadap perkara yang bersangkutan.

Lanjutnya, pada kesempatan Pers Realis ini Kajari Tanggamus ingin menyebarluaskan kepada publik, bahwa saat ini Kejaksaan R.I melalui Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. ” Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Seperti yang terjadi hari ini kami Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejari Tanggamus lakukan.” ujarnya.

Tambahnya, bahwa penegakan hukum pidana berdasarkan hukum acara dengan sentuhan rasa humanis tersebut, maka Kejaksaan R.I bukan saja aparat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. ” Sebagai mana amanat orang tua kami, Bapak Jaksa Agung R.I, yang pada kesempatan Minggu lalu kami diingatkan kembali pada saat kunjungan kerja Bapak Kajati Lampung di Kejari Tanggamus untuk dapat benar-benar mengimplemtasikan Perintah Jaksa Agung R.I tersebut.” tutupnya. (Rodial/Anton)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *